Free Essay

Pkn Makalah

In: Computers and Technology

Submitted By cindyevelin
Words 4329
Pages 18
Makalah
Otonomi Daerah

Anggota :
1. Steven
2. Raden Roro Melissa Asri
3. Nadira Harahap
4. Cindi Evelin wijayanti
5. Felicia

Dosen :
Pak Rolib Sitorus,S.H,M.H

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pelita Harapan Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami berharap makalah kami tentang otonomi daerah, suatu topik yang sering menimbulkan kebingungan dalam kalangan masyarakat, Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah yang sangat perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Medan, Februari 2016 Penyusun

DAFTAR ISI

Bab I : PENDAHULUAN
1.1 latar belakang………………………………………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………...1

Bab II : ISI 2.1 Pengertian Otonomi Daerah…………………………………………………..2 2.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia………………………………………3 2.3 Pembagian Daerah…………………………………………………………….4 2.4 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah……………………………………4 2.5 Kekuasaan Pemerintahan Daerah……………………………………………4 2.6 Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Daerah………………………………5 2.7 Visi Otonomi Daerah…………………………………………………………..8 2.8 Konsep Otonomi Daerah………………………………………………………8 2.9 Misi Otonomi Daerah…………………………………………………………..9 2.10 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah…………………………………………….9 2.11 Asas-asas Otonomi Daerah…………………………………………………..10 2.12 Dasar Hukum Otonomi Daerah……………………………………………..11 2.13 Permasalahan otonomi daerah………………………………………………12 2.14 Upaya Pemerintah dalam Memajukan Otonomi Daerah………………….15
Bab III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………..17 3.2 Saran…………………………………………………………………………..17
Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia disekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia

.Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahanterkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telahmemberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomidaerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosialdan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yangmenjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia.Di balik itu semua ternyata ada banyak faktor yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah tersebut dapat dilihat secara internal daneksternal.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dan Sejarah Otonomi Daerah 2. Jelaskan struktur dan hal yang mendasari terbentuknya otonomi daerah? 3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalm otonomi daerah?

1
1

Bab II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Otonomi Daerah
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani ‘autos’ yang berarti ‘sendiri’ dan ‘nomos’ yang berarti aturan. Berdasarkan asal-usul istilah tersebut, para ahli memberikan pengertian otonomi sebagai ‘pengundangan sendiri’, ‘mengatur’ atau ‘memerintah sendiri’. Kata otonomi dapat diartikan sebagai ‘kemerdekaan’ dan ‘kebebasan menyelenggarakan pemerintahan’.Sesuai pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan adalah suatu negara dimana hanya ada satu negara dan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Negara kita adalah negara kesatuan yang menggunakan prinsip desentralisasi pemerintahan.
Otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan prinsip desentralisasi. Pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik, otoriter menjadi desentralisasi dan demokratis.
Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik.

2
2

2.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
Awal terbentuknya otonomi daerah tidak terbentuk begitu saja. Sebelumnya Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Lalu, pada tahun 1950-an Indonesia dibentuk dengan sistem RIS (Republik Indonesia Serikat) tetapi ternyata sitem RIS tidak sesuai dengan Indonesia karena yang timbul bukanlah persatuan tetapi justru perpecahan. Setelah menganut sistem RIS, Indonesia kembali ke awal yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul suatu gerakan pada tahun 1998. Gerakan tersebut dikenal dengan Gerakan Reformasi. Gerakan Reformasi ternyata tidak hanya menimbulkan KKN, tetapi juga menimbulkan tuntutan-tuntutan diberbagai daerah agar setiap daerah diberikan kewenangan masing-masing.

Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreatifitas daerah. Kebijakan ini telah mematikan kemampuan perkasa dan daya kreatifitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Akibatnya adalah adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa hanya ada satu jawaban untuk mengatasi persoalan sentralisasi ini, yaitu otonomi daerah.

Pada awal era reformasi, tuntutan otonomi daerah sudah pada puncaknya. Karena setiap daerah beranggapan bahwa otonomi daerah dapat melahirkan semangat kemandirian diri. Selain itu, setiap daerah juga merasa tidak puas dan tidak adanya keadilan dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya. Sebagian daerah merasa ditipu oleh pemerintah pusat yang tidak juga memberdayakan daerah.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, BJ Habibie mengakomodasikan kepentingan daerah dan tuntutan otonomi daerah dengan dibentuknya Tim Tujuh untuk merumuskan konsep otonomi daerah.

Pada tanggal 15 Oktober 2004 setelah Tim Tujuh selesai merumuskan konsep otonomi daerah, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah dan kewenangan dipemerintahan daerah diharapkan dapat membuat proses pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang signifikan.

3
3

2.3 Pembagian Daerah
UU No. 18 Tahun 1965 Pasal 2 Ayat 1, menetapkan bahwa seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu: * Propinsi dan/atau kotaraya sebagai derah tingkat I * Kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II * Kecamatan dan/atau kotapraya sebagai daerah tingkat III

2.4 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah merupakan cerminan dari konfigurasi politik nasional dan lokal yang berkembang pada masa itu. Di dalam undang-undang kita dapat melihat bahwa keinginan untuk melibatkan semua komponen di dalam masyarakat dengan semangat “Gotong Royong” mendapat perhatian yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dan bentuk dan susunan pemerintah daerah di dalam UU No. 18 Tahun 1965 yang diatur sebagai berikut: * Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. (Pasal 5 Ayat 1) * Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintahan Harian. (Pasal 6) * DPRD memiliki pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang jumlahnya menjamin poros Naskom. (Pasal 7) * Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintahan daerah dilakukan oleh sekretariat daerah yang dikepalai oleh sekertaris daerah.

2.5 Kekuasaan Pemerintahan Daerah
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, hal yang menonjol dari undang-undang ini adalah kehendak untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadikan negara kesatuan sebagai salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pemerintahan daerah. * Pasal 39 UU No. 18 Tahun 1965 menetapkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. * 4
4
Penyerahan urusan kepada daerah diatur dalam pasal 40, yaitu urusan-urusan pemerintah pusat yang menurut pertimbangannya dapat dipisahkan dari tangan pemerintah pusat dengan peraturan pemerintah dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga suatu daerah.

Untuk memelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah dalam undang-undang ini juga ditentukan beberapa pasal (Pasal 50,78, dan 80) yang memberikan batasan-batasan untuk suatu peraturan daerah, yaitu: * Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. * Perda tidak boleh mengandung ketentuan yang mengatur tentang soal-soal pokok yang telah diatur dalam perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. * Perda tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah tingkat bawahan dan wilayahnya. * Ketentuan dalam suatu perda dengan sendirinya tidak berlaku, bilamana hal-hal yang diatur dalam perda itu kemudia diatur oleh peraturan perundangan tingkat atasnya. * Perda mengenai pokok-pokok tertentu, dengan PP atau UU dapat ditetapkan. Tidak berlaku sebelum disahkan lebih dahulu oleh instansi atasan (pengawasan preventif). * Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, UU, PP atau perda yang lebih tinggi tingkatannya ditunda berlakunya atau dibatalkan oleh instansi atasan (pengawasan preventif).

2.6 Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Daerah Sejak diberlakukannya UU mengenai otonomi daerah yang baru, lembaga legislatif memiliki kekuasaan serta hak yang lebih luas dibandingkan pada masa orde baru sehingga lembaga legislative sekarang memiliki posisi yang sama dengan lembaga eksekutif. Hal tersebut dibuktikan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa”Di daerah dibentuk DPRD sebagai badanlegislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.” Hal tersebut terbukti melaui pasal 16 ayat2 yang menyatakan bahwa”DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.”. Selain itu, tertulis secara jelas di dalam UU no 22 tahun 1999 mengenai tugas dan wewenang dari DPRD, yakni * Bersama Gubernur, Bupati atau walikota dalam membentuk peraturan daerah. * Melaksanakan pengawasan terhadap:
1. Pelakasanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pelaksanaan kerjas sama Internasional
3. Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati dan walikota. * Bersama Gubernur, Bupati atau walikota dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. * Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masayrakat.
5
5

Walaupun menurut UU no 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa terdapat kesetaraan antara badan legislative dan eksekutif, namun pada hakikatnya kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Berikut merupakan beberapa perbedaan tanggung jawab antara kedua lembaga tersebut. * Lembaga legislating hanya bertugas untuk membuat suatu kebijaksanaan public namun tidak mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut sedangkan lembaga eksekutif tidak hanya bertugas untuk membuat tetapi juga bertugas untuk sekaligus mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut. * Tugas dari lembaga mempunyai tanggung jawab dalam bidang politik, sosial , ekonomi, dan keuangan. Dalam bidang social, lembaga eksekutif berkewajiban untuk memikirkan bagaimana mengembangkan daerahnya masing masing menuju arah perkembangan yang lebih baik dengan memanfaatkan seperangkat kebijakan dimana DPRD hanya bertugas untuk menyediakan legislasi yang kondusif. * DPRD bertugas untuk menyediakan suatu situasi politik kondusif bagi daerah sedangkan lembaga eksekutif bertugas untuk memikirkan bagaimana memobilisasi sumber daya yang ada didaerah. Selain memiliki kesetaraan wewenang, dalam UU otonomi daerah yang baru memiliki berbagai hal yang menonjol menyangkut kedudukan dan kewenangan badan lesgislatif. menurut (Syaukani 194:2005) terdapat 5 ciri pembaharuan dalam UU Otonomi daerah. Ciri dari pemnahuruan yang pertama adalah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pasal 17 ayat 3, Fraksi bukan lagi merupakan alat kelengkapan lembaga legislative sehingga yang termasuk kedalam alat kelengkapan adalah Pimpinan, komisi, dan panitia. Hal tersebut berpengaruh pada biaya dan anggaran yang dialokasikan untuk fraksi berkurang . Ciri yang kedua adalah Contempt of Parliament suatu jenis hukuman yang dikenakan apabila seseorang menolak untuk memberikan keterangan kepada DPRD. DPRD memiliki hak untuk memaksa seorang pejabat negara atau bahkan warga negara untuk memberikan keterangan di hadapan DPRD apabila DPRD merasa perlu mendapat informasi dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut tertulis dalam undang Undang no 22 tahun 1999 yakni 1.DPRD dala menjalankan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintahan maupun warga negara untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negera, bangsa, pemerintahan, dan pembanguna. Selain itu pada pasal 2 terdapat pula sanksi bagi mereka yang menolak untuk memberikan keterangan terkait dengan ayat 1.
6
6

Ciri yang ketiga adalah DPRD memiliki kewenangan untuk menolak pertanggungajawaban daripada badan eksekutif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kewenangan legislatif lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban atas permintaan DPRD yang menyangkut hal tertentu yang dilaporkan setiap tahunnya.

7
7

2.7 Visi Otonomi Daerah
Visi otonomi daerah itu dapat diruuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya, yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. * Dibidang Politik
Otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Adapun demokratis pemerintahan juga berarti transparansi kebijakan, artinya untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa biaya yang harus ditanggung, siapa yang diuntungkan, apa resikonya, siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. * Dibidang Ekonomi
Otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Sehingga dengan seperti itu otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. * Dibidang Sosial dan Budaya
Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang bersamaan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

2.8 Konsep Otonomi Daerah
Berdasarkan dari visi-visinya, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, merangkum hal berikut ini: * Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang yang lain dapat disentralisasikan. * Pungutan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atal kegagalan kepala daerah harus dipertegas. * 8
8
Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptbilitas yang tinggi pula. * Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah disentralisasikan setara dengan beban tugas yang dipikul. * Penigkatan efisiensi administrasi keuagan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapata negara dan daerah. * Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block grant, pengaturan pembagian sumber dan pendapatan daerah. * Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial suatu bangsa.

2.9 Misi Otonomi Daerah * Mengupayakan terselenggaranya tata-kelola pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi daerah secara baik dan benar, demokratis, profesional dan akuntabel. * Memberdayakan kelompok sosial/masyarakat yang tertinggal di daerah otonom. * Memajukan daerah otonom melalui aktivitas pebangunan yang berwawasanlingkungan dan berbasis potensi/keunggulan lokal dengan melibatkan partisipasi pada pemangku kepentingan.

2.10 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
Prinsip otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, yaitu: * Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. * Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. * Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. * Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antardaerah. * Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. * 9
9
Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaaraan Pemerintahan Daerah. * Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. * Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

2.11 Asas-asas Otonomi Daerah * Asas Desentralisasi
Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. * Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. * Asas Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan adalah penugasan pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penerapan otonomi daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masya-rakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10
10

2.12 Dasar Hukum Otonomi Daerah * Undang-undang dasar tahun 1945. * Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
Mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. * Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000
Mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. * Undang-undang No. 31 Tahun 2004
Mengenai pemerintahan daerah * Undang-undang No. 33 Tahun 2004
Mengenai pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

11
11

2.13 Permasalahan otonomi daerah
Ada beberapa permasalahan yang timbul di dalam otonomi daerah yaitu
1. Fungsi Legislatif Seperti yang diketahui, fungsi dari badan legislatif di semua negara adalah representasi, legislasi dan pengawasan. Fungsi dari badan legislatif ini juga tercantum dalam UU Nomor 22 tahu 1999 yakni DPRD memiliki fungsi spesifik, yaitu: pengawasan, legislasi dan budgeting. Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa badan legislatif yang selama ini berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat mengalami pergeseran fungsi. Dalam hal ini, Karim(2003:154) mengatakan, “Penyebutan anggota DPRD dengan istilah ‘elit politik lokal’ dan bukan ‘pemimpin poltik lokal’, menegaskan adanya jarak antara DPRD dan rakyatnya. ”. Hal ini menyebabkan perubahan pandangan dalam masyarakat bahwa badan legislatif bukan merupakan bagian integral dari masyarakat.
Selain itu, fungsi dominan yang dijalankan oleh badan legislatif hanya mencakup fungsi pengawasan. Kedua fungsi lainnya yakni budgeting dan representasi didominasi oleh badan eksekutif. Hal ini dikarenakan peraturan daerah yang seyogyanya berasal dari badan legislatif selalu mendapat inisiatif dari lembaga eksekutif sehingga badan legislatif hanya berfungsi untuk mengesahkan peraturan yang diajukan badan eksekutif. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi budgeting dimana inisiatif dalam hal budgeting kebanyakan berasal dari inisiatif kepala daerah.
2.Pemilihan Kepala Daerah Upaya untuk mencapai pemilihan kepala daerah melalui prosedur pilkada DPRD pada prakteknya sering menimbulkan beberapa indikasi kecurangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dimana salah satunya adalah lemahnya peraturan yang mengatur tentang pilkada. Salah satu masalah yang sering terjadi mengenai pilkada adalah politik uang. Berkaitan dengan kecurangan yang terjadi selama berlangsungnya pilkad diatur dalam pasal 28 PP nomor 151 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa” Pengaduan masyarakat terbukti apabila panitia pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal tertulis tersebut dari anggota DPRD. Pengakuan tersebut dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup. Ketentuan tersebut sulit untuk dipatuhi dikarenakan adanya hal lain dikarenakan anggota yang bersangkutan yakni anggota DPRD harus menanggung kemungkinan terburuk yakni diberhentikan yang tercantum dalam pasal 32.
3.Lemahnya Pegawasan
Lemahnya fungsi pengawasan melalui Penentuan Standar Mutu/ Pedoman Standar Pelayanan Mutu (PSPM) yang dilakukan oleh pemerintah pusat berdampak pada diversifikasi standar dalam berbagai aspek didaerah. Salah satu hal yang dapat diamati secara langsung akibat lemahnya fungsi pengawasan dapat dilihat secara langsung dalam bidang pendidikan dimana standar pendidikan yang terdapat di berbagai provinsi di Indonesia tidak memiliki suatu standar yang jelas.
12
12 Hal yang meyebabkan lemahnya pengawasan di daerah disebabkan oleh adanya kelemahan peraturan dalam UU. Karim(2003:97) menyebutkan “ Pegawasan oleh propinsi terhadap kabupaten/kota juga sangat lemah karena menurut UU Nomor 22 tahun 1999 bahwa gubernur bukan lagi atasan Bupati/ walikota. “ .
Otonomi daerah terlaksana dengan baik bukan hanya dengan tersediannya undang-undang dan peraturan, tetapi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang melaksanakannya berupa pemahamannya, kemauannya dan kemampuannya.

4.Hubungan kekuasan dan pembagian kewenangan Salah satu contoh dari masalah otonomi daerah yang sering menyebabkan masalah adalah UU Nomor 22 tahun 1999 tepatnya pada pasal 11 ayat 2 yang membagikan 11 kewenangan wajib kabupaten dan kota. Namun dengan adanya keppres tahun 2001 pada bulan januari bahwa segala pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan masih diatur oleh pemerintah pusat melalui BPN. Dengan demikian, pelayanan public menjadi terganggu dan seringkali menimbulkan ambiguitas bagi masyarakay mengenai siapa yang mempunyai kewenangan terhadap hal tertentu.

5.Kerjasama dan Perselisihan Antar Daerah Di era otnomi daerah, terjadi banyak perselisihan daripada kerjasama antar daerah, Hal ini dikarenakan pemerintah mengijinkan pemekaran terhadap berbagai kabupaten dan kota. Akibatnya banyak kabupaten dan kota yang baru berusaha untuk melakukan pemekaran dengan alasan historis padahal tujuan utama daripada pemekaran daerah adalah untuk memperebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Akibat dari terjadinya pemekaran di berbagai daerah adalah terjadinya ketidakharmonisan antar daerah. Hal ini diakibatkan karena setiap daerah berusaha untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas dan dana alokasi umu yang menyebabkan DAU yang diperoleh daerah lainnya menjadi berkurang. Beberapa contoh kasus mengenai perselesihan antar daerah yakni masalah tempat pembuangan akhir antara Pemda DKI dengan kabupaten Bekasi; masalah sumber air dan bagi hasil antar daerah yang terkait hingga perselisihan mengenai batas wilayah daerah yang terjadi di kawasan Pantura pada bulan November tahun 2000.

6. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Setelah era otonomi daerah, terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintahan yang menyebabkan bukan hanya hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang bersih tetapi juga menunda pelayanan public yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah.
13
13 Salah satu kasus yang belum terselesaikan dari zaman orde lama hingga sekarang yang diakibatkan penyelewengan kekuasan yang dimiliki adalah kasus korupsi. Beberapa contoh kasus yang dapat diamati yakni adalah kasus korupsi dana bansos yang menyeret para petinggi di Sumatera Utara akhir akhir ini. Hal ini membuktikan bahwa lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta lemahnya kesadaran moral yang dimiliki para oknum pemerintah di tanah air.

14
14

2.14 Upaya Pemerintah dalam Memajukan Otonomi Daerah
I. Aparatur pemerintah daerah
Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah maka suatu langkah sistematis perlu di ambil. Upaya-upaya peningkatan syarat pendidikan dan pengelaman berorganisasi ataupun peningkatan frekuensi latihan,kursus dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perlu di tingkatkan.
Pola rekrutmen telah membaik khusus perencanaan pengadaan dan seleksi. Namun masih diperlukan penyempurnaan tentang perencanaan yang diarahkan kepada kebutuhan (jumlah dan kualitas) jangka panjang. * Diperlukan pembinaan aparatur yang profesional tidak hanya melalui pendidikan atau latihan, tetapi memberi kesempatan utama mendapat jabatan atau pekerjaan kepada aparat yang telah memiliki profesi dibidang tugas tertentu. * Dalam menempatkan seseorang pada jabatan harus dipertimbangkan betul tentang profesinya dan melalui suatu seleksi (psiko, kesehatan dan kompetensi). Tes kompetensi tersebut, jika dimungkinkan oleh lembaga yang ahli dan independen. * Harus ada ketentuan yang tegas, bahwa politik tidak mencampuri penentuan penempatan untuk jabatan-jabatan struktural. * Pola Reward and Punishment ditegakkan secara adil dan profesional, sehingga tidak terkesan sama rata atau diskriminatif. * Pola pembinaan karir para aparatur hendaknya ditetapkan secara jelas dengan suatu peraturan perundangan sehingga akan menjadi pedoman dalam pembinaan aparatur di daerah.
II .Masyarakat
Bagaimana mungkin masyarakat dapat berperan-serta aktif dalam proses kebijakan Otonomi Daerah, sementara ia tidak mengerti mengenai apa yang dikehendaki melalui pembentukan kebijakan tersebut. Dampaknya adalah, antara lain, bongkar-pasang Peraturan Daerah sepertinya sudah menjadi hal yang biasa.
1. Belum dipahami oleh masyarakat atau pun pemuka masyarakat bahwa otonomi daerah itu adalah juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.
2. Masih sedikit diberikan/diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola kebutuhannya, masih diciptakan seolah-olah masyarakat tergantung kepada pemerintah.
3. Belum dilakukannya perkuatan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang berorientasi kepada ekonomi dan kesejahteraan, yang diperkuat adalah yang berorientasi kepada politik dan kekuasaan.
15
15

Beberapa cara agar masyarakat dapat berperan-serta secara aktif dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya berkaitan dengan implementasi Otonomi Daerah:
1. Pemberian pemahaman yang terus menerus mengenai hakikat dan tujuan Otonomi daerah kepada pemuka masyarakat, tidak hanya berbentuk penyuluhan yang formil tetapi juga non formil, termasuk membuat kebijakan yang lebih memberi pemahaman implementatif tentang otonomi daerah di tingkat masyarakat.
2. Memperbesar keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun usaha-usaha peningkatan kesejahteraan (ekonomi dan sosial).
3. Memperkuat lembaga-lembaga masyarakat dari segi manajemen dan keuangan diikuti dengan pembinaan serta pengawasan yang terus menerus.
4. Mempermudah dan memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan usaha-usaha yang produktif –ekonomis.
5. Menggiatkan pendidikan keterampilan dan alih teknologi untuk masyarakat.

16
16

Bab III PENUTUP

* Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah memungkin daerah-daerah untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang ada dengan optimal. Dalam otonomi terdapat wewenang agar suatu daerah dapat mengatur daerahnya sendiri kecuali untuk hal-hal yang tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dapat juga memudahkan pengaturan dan penataan pemerintahan negara.

Namun ada juga beberapa dampak negatif dari otonomi daerah seperti adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga kesempatan suatu oknum untuk melakukan pelanggaran. Tentu permasalahan seperti itu harus dicari jalan keluarnya demi persatuan negara.

3.2 Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas mengenai otonomi daerah, pemerintah daerah harus mengoptimallan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi ditingkat provinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap.

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara pemerintah harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di pusat terdistribusi ke daerah. Selain itu pejabat harus bisa bertanggung jawab dan jujur. Yang paling penting adalah pejabat harus tau prinsip-prinsip otonomi daerah.

17
17

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, dkk. 2010. Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, dkk. 2006. Permasalahan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

^(http://intheworldperfectfull.blogspot.co.id/2014/03/hakikat-otonomi-daerah.html). Diakses pada tanggal 5 Februari 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahBeserta Penjelasannya. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahBeserta Penjelasannya. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Otonomi DaerahBeserta Penjelasannya. 2003. Bandung: Citra Umbara.…...

Similar Documents

Free Essay

Pkn Konstitusi and Rule of Law

...BAB I KONSTITUSI I. Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di negara negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dati peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C Wheare dalam bukunya Modern Constitution: Pertama dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan ari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya sebagai sistem pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat legal maupun yang non legal atau ekstra legal. Kedua, pengertian dalam arti sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau......

Words: 2997 - Pages: 12

Free Essay

Management

...MAKALAH “Siklus Akuntansi Restoran Bebek 86 Boss” Pengantar Akuntansi FAKULTAS EKONOMI Dosen : Prodjo Sunarjanto S.E., M.Ak. Anggota Kelompok : 1. Irfan Teguh Prima 1206253546 2. Afifah Anderrina 1206222244 3. Tasya Indah Martdhaniaty 1206266422 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen serta pihak-pihak yang telah membantu, baik bantuan berupa moriil maupun materiil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah yang berjudul “Siklus Akuntansi Restoran Bebek 86 Boss” ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun dari pihak lain untuk lebih menyempurnakan makalah kami dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah agar makalah yang kami susun ini akan bermanfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian internal kontrol suatu perusahaan. Depok, Oktober 2012 Penulis DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………………… i Daftar isi………………………………………………………………………………….. ii Pendahuluan……………………………………………………………………………… 1 Profil Perusahaan…………………………………………………………………………. 1 Siklus Akuntansi......

Words: 1207 - Pages: 5

Free Essay

Netflix Makalah

...Netflix Arizona State University Netflix adalah salah satu jasa penyewaan film online yang paling dikenal di dunia. Sejak peluncuran perusahaan pada tahun 1998, model bisnis mereka telah merevolusi bisnis penyewaan film, dan cara pemirsa AS menyewa dan menonton film. Layanan Netflix telah menangkap sekitar 6,7 juta pelanggan dan menawarkan perpustakaan video lebih dari 90.000 film, televisi, dan video hiburan lainnya pada DVD. Mayoritas pelanggan Netflix membayar sekitar $ 18 per bulan dan diizinkan untuk menyimpan hingga tiga film sekaligus. Meskipun Netflix adalah perusahaan pertama yang memasuki pasar baru sewa film online, mereka tidak akan menjadi yang terakhir dalam memanfaatkan potensinya. Pada Agustus 2004, Blockbuster mengikuti Netflix masuk ke bisnis persewaan film dengan respon strategis dengan memperkenalkan Blockbuster online, layanan online sewa sendiri. Blockbuster online menawarkan layanan yang sama seperti Netflix, menempatkan dua perusahaan dalam kompetisi langsung satu sama lain untuk pertama kalinya. Pada akhir 2006, Blockbuster merubah layanan sewa online dan menamainya "Blockbuster online Total Access." Layanan Blockbuster yang baru ini memberikan pelanggan pilihan mengembalikan video melalui mail atau dengan mengembalikan di toko Blockbuster lokal. Namun hal itu, mendorong pelanggan untuk mengembalikan video yang disewa secara online ke toko dengan menawarkan voucher untuk sewa di-toko baru. "Dengan jenis akses ini, Anda tidak harus menunggu......

Words: 5347 - Pages: 22

Free Essay

Makalah Persaingan Pasar Sempurna

...MANAGERIAL ECONOMICS IN A GLOBAL ECONOMY STRUKTUR PASAR Kelompok 4: Albertus Christian Surya Danu K Lisa Angelia Kurnia Puspasari STRUKTUR PASAR Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, misalnya jumlah perusahaan dalam pasar, skala produksi, jenis produksi dan sebagainya. Suatu struktur pasar dikatakan kompetitif jika perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pasar. Struktur pasar kompetitif berbeda dengan tingkah laku kompetitif, tingkah laku kompetitif adalah kondisi dimana perusahaan harus bersaing secara aktif dengan perusahaan lain. Dalam dunia nyata, proses tercapai nya tingkat harga dan output sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar (market) terdiri dari pembeli dan penjual dari suatu produk tertentu. Biasanya struktur pasar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: 1. Pasar Persaingan Sempurna; 2.1 Arti dan Nilai Penting Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-taker). Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang......

Words: 712 - Pages: 3

Free Essay

Makalah Sang Pencerah

...tidak mau mendengarkan pendapat yang lain karena ada rasa bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Penutup 1. Kesimpulan Film sang Pencerah bagi saya memiliki makna penting bahwa seorang pemimpin itu harus tegar dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapinya. Mampu bertahan dengan penuh kesabaran, dan memiliki semangat tinggi dalam melawan kemungkaran. Faktor keteladanan juga perlu dilakukan agar para pemimpin mampu memberikan contoh yang baik kepada para anggotanya. 2. Saran Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Saya berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman. MAKALAH APRESIASI SENI Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari Mata Kuliah Apresiasi Seni Dosen: Drs. Hadjar Pamadhi, MA. Hons Disusun Oleh Nama : Nur Rachman Hakim NIM : 12202241010 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta...

Words: 1175 - Pages: 5

Free Essay

Makalah Pkn

...TUGAS PKN MARAKNYA NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA Untuk Memenuhi Tugas PKN Semester I Disusun oleh : 1. Bachrul Arief F ( 10 ) 2. Ilham Nur Latif ( 13 ) 3. Rendi Arsilah ( 23 ) 4. M Rizki Febrianto ( 26 ) 5. Axel Tegar S ( 16 ) SMPN 1 JOMBANG 2009/2010 Maaf apabila ada salah penulisan jabatan KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah dengan judul ”Maraknya Narkoba Pada Kalangan Remaja” tanpa suatu hambatan yang berarti. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas PKN SEMESTER I.Dalam penyusunan makalah ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Drs. Suhariyanto.M.si, selaku Kepala SMPN 1 Jombang. 2. H.Yun Inthobah, selaku Guru Pembimbing mataPelajaran PKN Kelas IX. 3. Semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun guna kesempurnaan makalah ini selanjutnya. Atas kritik dan saran yang diberikan penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan Para siswa-siswi SMPN1 Jombang pada khususnya. ...

Words: 1024 - Pages: 5

Free Essay

Sunda

...PIHATUR Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu makalah tugas Ngawawancara kanggo nuntaskeun panceun ti bapak/ibu guru. Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahhan dugi ka urang sadayana. Medalna ieu makalah dipihareup tiasa ngadeudeul lumangsungna proses di ajar Bahasa Sunda di SMA. Eusi ieu makalah meseur kana tujuan rangka kanggo proses wawancara anu neramgkeun tentang Tingkah Laku Barudak Jaman Ayeuna. Pamungkas, mugi makalah aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Tangtos wae dina ieu makalah masih seueur kaneh kakiranganana. Bekasi, November 2013 Penyusun DAFTAR EUSI PIHATUR………………………………………………………………..……………………..…2 DAFTAR EUSI......…………………………………………………………………………….….3 BAB I BUBUKA…….……………………………………………………………………………4 1. KASANG TUKANG………………………………………………………………………….4 2. WATESAN MASALAH……………………………………………………………………………………4 3. MAKSUD JEUNG TUJUAN………………………………………………………………………………………4 BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………..…..5 BAB III PANUTUP……………………………………………………………………………….7 3.1. KASIMPULAN………………………………………………………………………………7 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………..8 BAB I BUBUKA 1. KASANG......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Makalah Le High Steel

...Lehigh Steel Harvard Business School Case: 9-198-085 Instructor Prof. K. M. Padmanabhan 12/16/2011 Submitted By Section E, Group 8 Aravind Ganesan 2011PGP448 Gadkhel Rohit 2011PGP629 Gokulnath R 2011PGP638 Kartik Shrivastava 2011PGP685 Sumit Prakash 2011PGP907 Upasana Mukherjee 2011PGP922 Vemb V 2011PGP932 The task is to evaluate the best costing alternative for Lehigh steel. For this, an improvised costing system is developed which overcomes the assumptions of ABC and TOC costing and the optimum product mix for Lehigh Steel is calculated using the same Executive Summary Lehigh Steel is a manufacturer of speciality steels for high strength, high use applications. Its financial performance has generally trended wit but outperformed the industry as a whole. Following the general recessionary trend of the market, Lehigh Steel reported record losses in 1991 after posting record profits in 1988. This had led to an increasing need to rationalizing Lehigh Steel‟s product mix. Traditionally, Lehigh Steel has followed Standard Cost Method for cost accounting. Jack Clark, CFO of Lehigh Steel has given Bob Hall the task of implementing Activity Based Costing at Lehigh Steel. Mark Edwards, Director of Operations and MIS explored the implementation of Theory of Constrains (TOC) accounting for Lehigh Steel. The task is to evaluate the best costing alternative for Lehigh steel. For this, an improvised costing system is developed which overcomes the...

Words: 4202 - Pages: 17

Free Essay

Makalah

...MAKALAH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Menghadapi era globalisasi ini banyak orang yang meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dimana pada masa mendatang akan membawa tantangan dan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan negara yang sedang membangun ini. Walaupun masa mendatang membawa tantangan dan kesulitan, suatu perusahaan tetap dituntut untuk efektif dalam pengelolaan perusahaannya, karena bila tidak demikian perusahaan itu tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain atau tidak dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut maka aset perusahaan yang paling berharga adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini berharga, bukan saja untuk tujuan perkembangan ekonomi, tetapi untuk segala aspek perkembangan kehidupan. Peranan dan tantangan manajemen sumber daya manusia terus berkembang dan semakin hari semakin bertambah banyak, beraneka ragam, rumit, fleksibel dan penting seiring dengan makin besarnya perusahaan, makin rumitnya tugas yang harus dikerjakan, makin besarnya dampak lingkungan serta dinamikanya, makin luas dan besar keterpaduannya dengan lingkungan dan makin besar ketidakpastian yang harus dihadapi perusahaan. Pada saat ini pentingnya peranan manajemen sumber daya manusia tercermin dari kebijaksanaan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sehingga dapat berperan besar dalam bekerja sama dan mendukung strategi......

Words: 2889 - Pages: 12

Free Essay

Etika Bisnis

...MAKALAH ETIKA BISNIS [pic] Disusun Oleh : Micheli Natasha 1352037 Sherlen Tertia 1352111 Shinta Mariska 1352149 Jennifer Agustine 1352140 Adinda Putri 1352376 Sheny Delia 1352 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG 2014 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan BAB II PEMBAHASAN 1. 2. 3. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR Puji syukur kami penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Makalah yang berjudul “Makalah Etika Bisnis”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Catatan Kaki

...KATA PENGANTAR Puji  syukur  kita  panjatkan  kehadirat  Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya   kepada    kita  sehingga   penyusun   berhasil   menyelesaikan   Makalah Menulis I ini  yang alhamdulillah  tepat  pada  waktunya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah terhadap Keberadaan Bahasa Indonesia”. Makalah   ini   berisikan  tentang   materi pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap keberadaan bahasa Indonesia yang  dibahas secara lebih  dalam, karena selain kita perlu memahami dan mengerti mengapa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan merupakan simbol penting sebuah negara, kita juga perlu mengerti dan memahami apakah ada pengaruh penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran  dari semua pihak yang bersifat  membangun  selalu penyusun harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, penyusun  sampaikan  terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam   penyusunan   makalah  ini  dari   awal  sampai  akhir.  Semoga dari makalah ini,  kita  dapat menambah rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Tangerang, 18 April 2015 Enjang Aprilia DAFTAR ISI 1. Kata pengantar                       …………………………………………….   i 2.    Daftar isi                                 …………………………………………….   ii 3.    Bab I......

Words: 254 - Pages: 2

Free Essay

Makalah Management

...LAPORAN INTERNSHIP 3+1 DI PT. MATA AIR PERSADA LAPORAN MAKALAH PROJECT MANAGEMENT Oleh Sutrisno Wijaya 1601279775 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA 2015/2016 LAPORAN INTERNSHIP 3+1 DI PT. MATA AIR PERSADA LAPORAN MAKALAH PROJECT MANAGEMENT diajukan sebagai salah satu syarat penilaian program internship 3+1 Jurusan Arsitektur Jenjang Pendidikan Strata-1 Oleh Sutrisno Wijaya 1601279775 JURUSAN ARSITEKTUR - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JAKARTA 2015/2016 Halaman Pernyataan Orisinalitas Universitas Bina Nusantara Pernyataan Laporan Akhir Magang Pernyataan Penyusunan Laporan Akhir Magang Saya, Sutrisno Wijaya, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang yang berjudul : LAPORAN INTERNSHIP 3+1 DI PT. MATA AIR PERSADA adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain. Sutrisno Wijaya 1601279775 Disetujui oleh Pembimbing Universitas, Pembimbing Perusahaan, dan Ketua Jurusan Michael Isnaeni Djimantoro, S.T., M.T. Dani Rusmana, S.T. D3415 Pembimbing Perusahaan 31 Juli 2015 31 Juli 2015 Dr. Nina Nurdiani, S.T., M.T. Ketua Jurusan Arsitektur 31 Juli 2015 KATA PENGANTAR ...

Words: 1866 - Pages: 8

Free Essay

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

...prinsipnya dapat di nyatakan sebagai “cikal  bakal” pendidikan politik atau PKn di Jaman Indonesia merdeka.   Sesudah Proklamasi kemerdekaan  Gambaran Nu’man Somantri (1976: 34-35), yakni : A. Kewarganegaraan (1957) Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.   B. Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . Uud,  pidato- pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di America pada tahun-tahun setelah declaration of Independence Amerika c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968) Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan  Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus di muat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi. Menurut Ali Emran (1976: 4) isi PKn meliputi : 1. Untuk SD : pengetahuan Kewargaan negara, sejarah Indonesia, ilmu Bumi. 2. Untuk SMP : Sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan MPRs. 3. Untuk SMA : Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tatanegara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi. Tahun 1970 PKn difusikan ke dalam mata pelajaran IPS. Tahun 1972, dalam seminar di......

Words: 1743 - Pages: 7

Free Essay

Makalah Intrapreneurship

...berkembang kreativitas sehingga tidak muncul produk baru dan cara cara baru dalam berproduksi. Oleh sebab itu perusahaan mencoba mengizinkan dan mengembangkan semangat wirausaha dalam berorganisasi. Akhirnya berkembang semangat intrapreneurship  dan berkembang menjadi perusahaan besar. 2. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah konsep dari intrapreneurship? b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi intrapreneurship? c. Apa dimensi dari intrapreneurship? d. Bagaimana cara membentuk intrapreneurship? e. Bagaimana implementasi dari Intrapreneurship? f. Apa saja factor penyebab kegagalan dalam Intrapreneurship? 3. Tujuan Berdasarakan rumusan masalah diatas, adapu tujuan makalah ini sebagai berikut : a. Memahami tentang konsep intrapreneurship secara teoritis b. Memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intrapreneurship c. Memahami tentang dimensi intrapreneurship d. Memahami tentang cara membentuk intrapreneurship e. Mengetahui implementasi dari Intrapreneurship. f. Mengetahui penyebab kegagalan Intrapreneurship. g. BAB II PEMBAHASAN 1. Konsep Intrapreneurship Intrapreneurship adalah kewirausahaan (entrepreneurship) dalam perusahaan (enterprenership inside of the organization) atau dapat dikatakan bahwa intrapreneurship adalah entrepreneuship yang ada di dalam perusahaan. Konsep intrapreneurship pertama muncul pada tahun 1973 oleh Susbauer......

Words: 2353 - Pages: 10

Free Essay

Lol Wtf

...Tahun Kerja 9 If Function 10 Vlookup Function 11 SUM 12 Average 13 Tabel 14 Diagram 15 Sorting 16 Filter 17 Advanced Filter 19 Consolidate 21 Sub Total 22 Data Validation 23 Pivot Table 24 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah Microsoft Excel ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Wenny, John selaku Assisten Dosen mata kuliah Laboratorium Computer yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pengertian, prinsip kerja, Microsoft Excel, aplikasi dan perhitungan pada Microsoft Excel. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Jakarta, May 2015 Nopian BAB......

Words: 705 - Pages: 3