Free Essay

Hukum Bisnis

In: Business and Management

Submitted By ananajiyya
Words 834
Pages 4
Dasar Hukum

• Pasal 79, ayat (5) UUPT

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• Pasal 79, ayat (6) UUPT

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

• Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

• Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

• Pasal 80, ayat (1) UUPT

Dalam hal Direksi / Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pengertian-pengertian

RUPS

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Apakah Direksi dan Komisaris dapat menolak permintaan RUPSLB oleh para pemegang saham?

Perspektif Pemegang Saham

Kewajiban direksi dalam menyelenggarakan RUPS Luar Biasa memiliki dasar hukum dalam UUPT. Penyelenggaraan RUPS Luar BIasa diatur dan ditetapkan dalam UUPT, sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelenggaraan RUPS Luar BIasa termasuk dalam kategori STATUTORY DUTY. Namun kami berpendapat bahwa fiduciary duty direksilah yang mewajibkan direksi, dalam mengurus perseroan, untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, apabila kepentingan perseroan menghendakinya. Walaupun UUPT telah menetapkannya, namun kewajiban penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut memiliki akar pada prinsip fiduciary duty, apalagi sifatnya saja untuk perseroan semata-mata.

Perspektif Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu dengan penuh itikat baik, kepedulian, dan loyalitas terhadap perseroan, apabila kepentingan perseroan menghendaki diselenggarakannya RUPS tersebut. Namun ada kalanya direksi menolak atau tidak mau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, apabila kepentingan perseroan tidak menghendaki diselenggarakannya RUPS Luar Biasa tersebut. Dalam hal inilah sangat diperlukan kecermatan dan kehatia-hatian dari direksi untuk melihat apakah ada urgensi kepentingan perseroan yang menghendaki diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 80, ayat (4) UUPT, secara implicit memberikan kemungkinan bagi direksi untuk menolak permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dalam hal yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut tidak dapat membuktikan secara singkat persyaratan telah terpenuhi dan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Hal tersebut diperoleh melalui interpretasi kami terhadap Pasal 80, ayat (4) UUPT yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara singkat, bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kemungkinan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Persepektif diatas menggunaakn konsep bisnis judgement rule. Secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007 yaitu:

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2).

4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kesimpulan :

Menurut hokum, direksi dan dewan komisaris berkewajiban untuk mengadakan RUPS Luar Biasa ketika adanya permintaan dari pemegang saham. Tetapi menurut konsep Business Judgement Rule bisa saja direksi dapat menolak permintaan untuk mengadakan RUPS dari Pemegang saham dengan mempertimbangkan beberapa pasal di atas.…...

Similar Documents

Free Essay

Rangkuman Etika Bisnis

...SISTEM BISNIS : PEMERINTAH, PASAR DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Pada dekade-dekade akhir abad ke-20, sang raksasa bisnis, Amerika, mengalami sejumlah penurunan kemampuan bersaing pada pasar-pasar penting ditingkat internasional. Penurunan ini disebabkan oleh suatu kompleksibilitas permasalahan dalam sisi penurunan produktifitas, Keadaan resesi ekonomi, kemiskinan, persaingan yang ketat dari negara asing (Jepang) dan nilai defisit perdagangan. Kondisi ini memicu suatu perdebatan tentang dibutuhkannya suatu bentuk sistem kebijakan industri yang baru. Kebijakan industri yang baru ini memilki tujuan dimana pemerintah mengambil langkah-langkah koheren dalam menstimulus bidang-bidang industri yang mengalami penurunan. Secara jelas kebijakan ini membuat suatu bentuk regulasi pasar yang terkendali dari sisi pemerintah. Tindakan kebijakan ini dapat dicontohkan seperti undang-undang pembatasan impor, pengembangan lembaga-lembaga perencanaan untuk merencanakan sistem penguatan pasar, pembentukan lembaga keuangan yang mengawasi pemberian kredit terhadap industri-industri tertentu. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu, sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah di dalam bisnis khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, misalnya para manajer. Ideologi bisnis ini punya arti penting, ideologi bisnis seseorang kerap kali menentukan keputusan bisnis yang dibuatnya,......

Words: 1495 - Pages: 6

Free Essay

Bisnis

...puncak, dan keluarga pemilik. Peran pertemuan keluarga itu penting dikarenakan sebagai sarana menginformasikan, membimbing, dan mengatur hubungan antara yang memiliki hubungan antara keluarga maupun tidak memiliki hubungan antar keluarga. Pertemuan keluarga itu harus diadakan secara berkala dan sistematis, untuk membahas seluruh rencana dan menentukan keputusan secara bersama. Yang terpenting ialah masalah perencanaan suksesi, karena dalam menentukan perencanaan suksesi diperlukan pemikiran dari berbagai pihak demi kelangsungan perusahaan keluarga kedepannya. Beberapa jenis kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan dan hubungan keluarga : 1. Kebijakan ketenagakerjaan yang mencantumkan prasyarat untuk berkerja seperti pendidikan bisnis, pengalaman, dan harapan perusahaan untuk memiliki anggota lainnya yang berkualitas untuk perkerjaannya. Biasanya kesempatan kerja itu didasarkan dari prestasi 2. Kebijakan subkontraktor yang menawarkan panduan untuk transaksi lengan panjang di pasar yang kompetitif dan terbuka. 3. Kebijakan pelayanan. Mencakup sebuah criteria untuk pemilihan member keluarga untuk melayani keluarga pemilik, dimana member ini harus menyediakan link antara strategi keluarga dan strategi dewan perusahaan tanpa member pengaruh yang tidak semestinya terhadap anggota keluarga. 4. Perencanaan keluarga, yang bertujuan untuk menggelar suatu pertemuan dewan keluarga yang efektif yang dapat membuat pertemuan itu menghasillkan suatu hasil yang......

Words: 1404 - Pages: 6

Free Essay

Hukum Perkawinan

...Pengertian Hukum Perkawinan Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia. Perkawinan telah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, oleh karena itu prinsip dasar mengenai hukum perkawinan juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28B ayat 1. Tulisan berikut ini disadur dari penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan Hukum Perkawinan Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai. Sebagai upaya mengakomodir......

Words: 585 - Pages: 3

Free Essay

Kewajiban Hukum Auditor

...Nama: Khairina Nur Izzaty NIM: 12030113410008 AUDITING LANJUTAN KEWAJIBAN HUKUM AUDITOR DAN RESPON SERTA PROTEKSI PROFESI TERHADAP AKUNTAN PUBLIK A. Latar Belakang Para professional selalu diminta untuk cermat ketika menjalankan tugas melayani klien. Menurut common law, para professional audit bertanggungjawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggungjawab kepada klien atas kelalaian dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu, kepada pihak selain klien mereka. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, namun jumlah tuntutan dan besaran ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga. B. Permasalahan Tuntutan hukum terhadap akuntan publik merupakan suatu hal yang menarik di tengah kewajiban auditor untuk memenuhi segenap peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Bagaimana...

Words: 1049 - Pages: 5

Free Essay

Etika Bisnis

...MAKALAH ETIKA BISNIS [pic] Disusun Oleh : Micheli Natasha 1352037 Sherlen Tertia 1352111 Shinta Mariska 1352149 Jennifer Agustine 1352140 Adinda Putri 1352376 Sheny Delia 1352 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG 2014 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan BAB II PEMBAHASAN 1. 2. 3. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR Puji syukur kami penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Makalah yang berjudul “Makalah Etika Bisnis”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Etika Dan Bisnis

...ETIKA DAN BISNIS PENDAHULUAN Etika adalahberasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yg berarti kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita danapakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal-standar yaitu, apakah didukungdengan penalaran yang bagus atau yang jelek. Etika bukan hanya cara untuk mempelajari moralitas. Ilmu-ilmu sosial semacam antropologi, sosiologi dan psikologi juga memelajari moralitas, namun melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan moralitas yang merupakan ciri etika. Meskipun etika merupakan studi normatif, namun ilmu-ilmu social terlibat dalam studi deskriptif etika. Sebuah studi normatif merupakan penelusuran yang mencoba mencapai kesimpulan-kesimpulan normatif yaitu, kesimpulan tentang hal-hal yang baik dan buruk atau tentang tindakan apa yang benar atau salah. Ringkasnya, studi normatif bertujuan menemukan apa yang seharusnya. Hal ini berbeda dengan studi deskriptif yang mana mencoba menelusuri/menginvestigasi sesuatu dan menjelaskanknya tanpa memberikan suatu kesimpulan Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan untuk mempelajari mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Institusi yang paling berpengaruh di......

Words: 3599 - Pages: 15

Free Essay

Etika Bisni

...sN / 3132291 Salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi adalah kasus meninggalnya Irzen Octa setelah diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan juru tagih (debt collector) dari pihak Citibank pada pertengahan tahun 2011 lalu. Irzen Octa yang merupakan nasabah dari Citibank memiliki hutang kartu kredit sebesar 100 juta, ditemukan meninggal di kantor Citibank, Menara Jamsostek, Jalan Sudirman pada tanggal 29 Maret 2011. Dia diduga meninggal karena mendapat penganiayaan saat melakukan negosiasi dengan pihak Citibank. Sebelumnya, Irzen Octa juga mendapatkan perlakuan kasar dari para debt collector yang datang ke rumahnya. Tidak hanya menghina dan berkata-kata kasar, tetapi para debt collector tersebut juga sampai menginap di teras depan rumahnya. Teror semacam ini dialami pada bulan Oktober 2010 dan Maret 2011 sebelum akhirnya dia ditemukan tewas di kantor Citibank. Karena merasa tidak mampu membayar, Irzen Octa sebelumnya telah menawarkan beberapa solusi terhadap pihak Citibank seperti menjadi kurir sukarela dan menawarkan agar kasusnya dibawa ke meja hijau, tetapi pihak  Citibank tetap bersikeras agar Irzen membayar hutang-hutangnya. Pelanggaran Prinsip dasar etika bisnis pada: RELATIVISM: jika dilihat dari sudut pandang korban seharusnya kejadian seperti ini dapat dihindari jika saja seseorang memahami antara kebutuhan dengan kemampuan dirinya, jika merasa kemampuan untuk  memenuhi kewajibannya kecil, maka lebih baik jangan melakukan......

Words: 411 - Pages: 2

Free Essay

Pelanggaran Etika Bisnis Pada Kasus Citibank

...Business Ethics Dosen : Dr. Marwah M. Diah, MA. Individual Assignment – Final Project Pelanggaran Etika Bisnis pada Kasus Citibank Kelas Eksekutif 28B Hendrik Setiawan Beberapa bulan yang lalu masih terngiang di telinga kita tentang kejahatan perbankan yang melibatkan salah satu perusahaan perbankan asing yang bernama Citibank N.A Indonesia dengan aktor utamanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ada dua kasus yang sedang melanda Citibank saat ini, yakni permasalahan debt collector dan pembobolan dana nasabah. "Terhadap dua kasus Citibank, kami sedang menindaklanjuti mendalam. Akan tetapi, untuk melanjutkan penelitian yang mendalam, butuh bahan masukan penyempurnaan peraturan," tukas Gubernur BI Darmin Nasution, saat memenuhi panggilan oleh DPR bersama Citibank dan Kepolisian, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Bank Indonesia (BI) yang notabene sebagai regulator bisnis perbankan di Indonesia akan melakukan beberapa langkah untuk menyikapi masalah tersebut, yakni me-review perlindungan terhadap nasabah, private banking, hingga pembatasan maksimum pemilikan kartu kredit di mana produk maupun risiko dapat mendorong partisipasi nasabah, seperti adanya permasalahan dengan debt collector, sehingga perlunya peraturan perbankan ke lembaga keuangan lainnya. Ini karena menyangkut perlindungan nasabah, dan tatanan aturan main jasa debt collector di berbagai bidang. Saat ini Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pegawai Citibank Melinda Deealias MD sebagai tersangka......

Words: 1004 - Pages: 5

Free Essay

Bisnis International

...dari bisnis internasional . yang pertama adalah bahwa dalam sebuah perusahaan multinasional, banyak proses memotong yang tidak hanya melintasi batas-batas organisasi, meraih beberapa subunit yang berbeda, tetapi juga melintasi batas-batas nasional. kemungkinan untuk dapat menarik ini dapat mengakibatkan peningkatan jika proses yang tertanam dalam budaya organisasi yang mempromosikan kerjasama antara individu dari subunit yang berbeda dan bangsa, jika sistem insentif dari organisasi secara eksplisit menghargai kerja sama tersebut, dan jika mekanisme mengintegrasikan formal dan informal digunakan untuk memfasilitasi kooordinasi antara subunit. kedua, adalah sangat penting untuk sebuah perusahaan multinasional untuk mengakui bahwa proses baru yang berharga yang mungkin menyebabkan keunggulan kompetitif dapat dikembangkan di mana saja dalam jaringan global organisasi operasi. proses baru dapat dikembangkan oleh anak perusahaan operasi lokal dalam menanggapi kondisi yang berkaitan dengan pasar. Proses tersebut kemudian memiliki nilai ke bagian lain dari perusahaan multinasional. Organizational culture *Creating and maintaining organizational culture pertama tampaknya ada kesepakatan luas bahwa pendiri atau pemimpin penting dapat memiliki dampak besar pada budaya organisasi, sering pencetakan nilai-nilai mereka sendiri pada budaya. misalnya dari efek pendiri kuat menyangkut perusahaan Matsuhita Jepang. Konosuke Matsuhita hampir seperti filosofi bisnis......

Words: 2264 - Pages: 10

Free Essay

Hukum Bisnis

...1. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. 2. Hukum Ditaati Orang 1.      Menurut Utrecht (Pengantar Dalam hukum Indonesia halaman 42) orang menaati hukum, karena bermacam-macam sebab: a.       Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum b.      Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. c.       Karena masyarakat menghendakinya d.      Karena adanya paksaan (sanksi) sosial 2.      Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa 3.      Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang a.     Mahzab Hukum Alam atau Hukum Kodrat 1)      Ajaran hokum alam Aristoteles 2)      Ajaran hokum alam Thomas Aquino 3)      Ajaran hokum alam Hugo de Groot (Grotius) 4)      Ajaran hokum alam Rudolf Stammler b.    Mahzab Sejarah c.     Teori Theokrasi d.    Teori Kedaulatan Rakyat (Perjanjian Masyarakat) e.     Teori Kedaulatan Negara f.     Teori Kedaulatan Hukum 3. Fungsi hukum: - Hukum......

Words: 1073 - Pages: 5

Free Essay

Bisnis

...bentuk hubungan, dan yang sangat satu kompleks. Memang, Yip dan Madsen (1996, p. 25) melihat GAM sebagai "perbatasan berikutnya dalam hubungan pemasaran. " Penelitian tentang pemasaran global, strategi global dan organisasi global (misalnya, Quelch dan Hoff 1986; Jain 1989; Bartlett dan Ghoshal 1989, dan Yip 1992) juga jelas berhubungan dengan GAM. Yang terakhir adalah contoh spesifik dari semua tiga isu. Kesiapan organisasi individu perusahaan untuk strategi global (misalnya, Bartlett dan Ghoshal, 1989; Roth, Schweiger, dan Morrison 1991; Kim dan Mauborgne dan 1995) sangat banyak mempengaruhi kemampuan pemasok dan pelanggan untuk menggunakan GAM. Sebuah aliran utama dari teori globalisasi berfokus pada industri atau sifat dari bisnis sebagai kunci penentu potensi globalisasi (Porter, 1986; Morrison dan Roth 1992; Yip 1992; dan Johansson dan Yip 1994; Malnight 1995). Hal ini juga akan mempengaruhi GAM. Ringkasan dan Gap Penelitian Singkatnya, telah ada beberapa penelitian tentang GAM, sebagian besar mengambil perspektif yang berbeda, kebanyakan kecil daripada sampel sampel yang besar, dan berhubungan dalam cara yang berbeda yang lebih luas literatur. Tidak ada studi sebelumnya memberikan jawaban untuk masalah ini kami ajukan pada awal ini kertas: kebutuhan untuk kerangka yang baik untuk memandu pemasok MNC tentang cara untuk memutuskan apa yang harus dilakukan GAM. Dalam makalah ini kami mengembangkan dan menguji model apa yang mempengaruhi keputusan GAM......

Words: 3587 - Pages: 15

Free Essay

Bisnis Syariah

...Laporan magang banana paper Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester (UTS)Mata Kuliah Kewirausahaan | | | | | | | Disusun Oleh ; Hanifa Izzatunnisa 170610140019 Nur Annissa 170610140023 Fajar Assyidiq 170610120037 Fadnan Aulia 170610140063 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 2015 * Kata Pengantar Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Makalah ilmiah ini telah penulis susun dengan maksimal dan untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah “kewirausahaan”,bersama dosen tercinta Ibu Ratih Purbasari.S. AB yang telah membimbing kami pada semester 4 ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. Jatinangor, 11 April 2016 Penulis * * Daftar Isi Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 BAB 1 Pendahulan 3 1.1 Latar Belakang 3 1.2 Profil UKM 4 BAB 2 Analisis......

Words: 4313 - Pages: 18

Free Essay

Etika Dalam Bisnis International

...ETIKA DALAM BISNIS INTERNATIONAL BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Pendahuluan Sejak dahulu kala bisnis – atau pada waktu itu masih terbatas pada “perdagangan” – menjadi sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan-kebudayaan yang berlain-lainan. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antara bangsa-bangsa. Bertentangan dengan ekspansi politik yang terus-menerus membawakan peperangan dan penderitaan bagi negara-negara bersangkutan, maka perdagangan justru sempat menyebarkan perdamaian dan persaudaraan. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson (1721-1793), menegaskan bahwa “perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia”. Hubungan perdagangan dengan pengertian “asing” rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti “dagang” adalah “orang dari negeri asing”. Dengan saran transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, bisnis internasional bertambah penting lagi. Berulang kali dapat kita kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi: kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam “pasar” sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Gejala globalisasi ekonomi ini berakibat positif maupun negatif. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir...

Words: 1586 - Pages: 7

Free Essay

Bisnis

...MEDOC COMPANY PENYELESAIAN KENDALA STRUKTUR ORGANISASI PADA MEDOC COMPANY DENGAN PENETAPAN KAPASITAS PRODUKSI DAN BIAYA STANDAR Bentuk organisasi perusahaan unit bisnis dirancang untuk memecahkan problem-problem yang terdapat struktur fungsional. Divisi sebagai suatu unit bisnis, bertanggung kawab bagi seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja berbagai fungsi yang terpisah-pisah. Kinerja diukur dalam kapasitas suatu divisi dalam menghasilkan laba. Ini merupakan kriteria yang valid karena pada hakekatnya laba merupakan pencerminan dari aktivitas pemasaran dan produksi. (Govindarajan dan Robert Anthony) Kendala-kendala pada Medoc Company Manajemen puncak pada Medoc Company nampaknya sudah menetapkan kebijakan bagi divisi-divisi dibawahnya yaitu : - pembatasan pengalokasian produksi, yang ditunjukkan dengan prosentase pembagian transfer dari divisi penggilingan ke divisi produk konsumen - prosentase pembebanan biaya investasi yang dilakukan divisi penggilingan kepada divisi produk konsumen - transfer harga dengan biaya sesungguhnya Pada Medoc Company yang terdiri dari divisi penggilingan dan divisi produk konsumen, dengan kebijakan tersebut ternyata berada dalam struktur organisasi dimana masing-masing atau salah satu : 1. tidak dapat bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran secara terpisah 2. tidak dapat melakukan......

Words: 849 - Pages: 4

Free Essay

Bisnis Spekulasi

...Indonesia!" | Bingung Mencari Uang ? STOP! Sekarang Anda Bisa Menghasilkan Uang dengan Mudah dan Melimpah dari Berbagai Bisnis Sederhana di Internet ! | Halal, Legal, & Bukan MLM Bukan Pencurian, Bukan Penipuan, Bukan Hipnotis, Bukan Kejahatan Skimming Mesin ATM Bank, Sudah Terbukti Bertahan Lama | Rahasia yang Tak Dapat Anda Temukan di Tempat LainInfo: Sejak Awal September 2011 Sudah Lebih Baru dan Telah Dikembangkan Lebih Luar Biasa! Dibawah Ini Merupakan Bukti Sukses dari Hasil Menjalankan Bisnis di Internet Menggunakan Software UsahaBerhasil.com Dalam Beberapa Hari | Bukti Nyata - Asli - Bukan Rekayasa - Bukan Bayaran UsahaBerhasil.com Memang Sudah Terbukti BerhasilAndang, Purbalingga: "36 Juta dalam 4 bulan."Hardian, Malang: "900 Ribu per 1 hari."Budiono, Bogor: "Tidak perlu membuat website segala, akhirnya 2 bulan ini sudah dapat 13 Juta." Anita, Semarang: "Ibu rumah tangga, 26 Juta dalam 1 bulan !"Agam, Yogyakarta: "Pedagang voucher kecil-kecilan, 8-13 Juta tiap bulannya."Owi, Bandung: "Saya hanya mahasiswa baru, sudah bisa dapat 13-15 Juta sebulan."Masih banyak contoh sukses lain berkat yang akan saya berikan di sini... Jadi, bacalah terus | Banyak sekali bukti kesuksesan dari yang telah memakai software UsahaBerhasil.com | | JIKA INI ADALAH IMPIAN ANDA Mungkin anda mengira saya seorang sarjana informatika yang pintar membuat website bisnis online yang dapat menarik uang secara otomatis melalui internet. Anda salah besar! SAYA BUKAN SEORANG SARJANA, saya......

Words: 3558 - Pages: 15